KALKULASI BOR, ALVOS, TOI, BTO, GDR, NDR

Kalkulasi BOR - ALVOS - TOI - BTO - GDR - NDR

Kali ini kita akan mencoba mengenal tentang cara menghitung BOR LOS ALVOS TOI GDR NDR BTO, dimana dari hasil perhitungan angka  yang dimana  angka yang ada akan digunakan dalam pembuatan grafik barber johnson dan untuk melihat efisiensi pelayanan perawatan pasien.
Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan pelayanan perawatan biasanya dilihat dari berbagai segi, yaitu :
•    Tingkat Pemanfaatan sarana pelayanan
•    Mutu Pelayanan
•    Tingkat Efisiensi Pelayanan

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit, diperlukan berbagai indikator. Selain itu agar informasi yang ada dapat bermakna harus ada nilai parameter yang akan dipakai sebagai nilai banding antara fakta dengan standard yang diinginkan.
Indikator-indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator-indikator berikut bersumber dari sensus harian rawat inap :

1. BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur)
   BOR menurut Huffman (1994) adalah “the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration”. Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005).
   Rumus :
   BOR = (Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jumlah tempat tidur X Jumlah hari dalam satu periode)) X 100%
2. AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)
   AVLOS menurut Huffman (1994) adalah “The average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration”. AVLOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005).
   Rumus :
   AVLOS = Jumlah lama dirawat / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
3. TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran)
   TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.
   Rumus :
   TOI = ((Jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup +mati)
4. BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)
   BTO menurut Huffman (1994) adalah “…the net effect of changed in occupancy rate and length of stay”. BTO menurut Depkes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.Rumus :
   BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur
5. NDR (Net Death Rate)
   NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.
   Rumus :
   NDR = (Jumlah pasien mati > 48 jam / Jumlah pasien keluar (hidup + mati) ) X 1000 ‰
6. GDR (Gross Death Rate) GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Rumus : GDR = ( Jumlah pasien mati seluruhnya / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 ‰

Indikator ini dipakai untuk menilai tingkat pemanfaatan PELAYANAN. Angka rata-rata ini apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayahnya akan memberikan gambaran cakupan pelayanan dari suatu tempat pelayanan perawatan.

Read More

Kerjasama lintas sektoral, kunci sukses menuju “Kecamatan Sehat”

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu program utama Bangsa ini, landasan hukumnya adalah Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dianggap sebagai tonggak awal dari perubahan paradima baru tentang kesehatan yakni meniikberatkan pada:
1. Kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan,
 2. Prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan
3. Kesehatan adalah investasi.
 4. Pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
Sehingga untuk selanjutnya dalam beberapa tahun era reformasi Pemerintah telah menelurkan banyak produk hukum yang memberi jaminan baik pelaksana kesehatan maupun konsumen dalam hal ini masyarakat yang menerima layanan kesehatan sebagai wujud pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan kesehatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa yakni pemerintah (berbagai sektoral), pihak pemerhati (swasta) serta masyarakat. Sebab dalam Paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembanguan kesehatan yang memandang masalah kesehatan saling terkait dan mempengaruhi banyak faktor yang bersifat lintas sektoral dengan upaya yang lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, serta perlindungan kesehatan, tidak hanya pada upaya penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan melainkan juga mencakup keadaan psikosoisal dan ekonomi yang mendukung untuk hidup sehat.
Dalam hal ini diperlukan iklim politik yang mendukung kesehatan bagi semua, alokasi sumber daya dan pembiyaan, penyebaran pendapatan yang merata, angka melek huruf dan tingkat pendidikan yang baik, ketersediaan sarana kesehatan, pengendalian pertumbuhan penduduk, jaminan kesehatan serta kebijakan yang berkesinambungan yang mengarah pada tingkat progres yang positif.
Dari uraian singkat di atas, terlihat jelas bahwa masalah kesehatan begitu sangat luas dan beragam unsur yang ikut mempengaruhi grafik indeks pembangunan kesehatan. Sangat diperlukan bukan hanya terlibat melainkan harus secara aktif terlibat langsung dan terus menerus menjadi pelaku pemerhati bidang kesehatan, karena kesehatan merupakan suatu kondisi/keadaan dimana seluruh sturktur masyarakat secara tradisi memiliki pola pikir, kesadaran dan perilaku hidup sehat.

Secara sederhana bahwa dalam mewujudkan Pembangunan Kesehatan Bangsa maka sangat diperlukan sikap gotong royong dan kerjasama lintas sektoral. 
Dalam hal ini, pelaku utama bidang kesehatan tingkat pertama adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) telah diberi tugas yang sangat luas yakni mencakup wilayah kerja kecamatan dengan fungsi dan tanggung jawab mewujudkan kecamatan sehat.
 Di tingkat kecamatan, puskesmas memiliki tanggung jawab untuk menggalang kerja sama lintas sektoral, melaksanakan perencanaan serta pendekatan dan bina suasana antar instansi dan lembaga yang ada di kecamatan, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, melaksanakan survey mawas diri dan musyawarah serta mendorong mereka agar menanggapi positif setiap program kesehatan yang telah diprioritaskan bersama. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan program kesehatan sebagai salah satu bentuk menempatkan meraka bukan hanya sebagai objek dalam pelaksanaan bidang kesehatan.
Perlu langkah yang terencana, sosialisasi dan promosi kesehatan serta peningkatan kinerja hubungan dengan masyarakat terutama memasyarakatkan Visi dan Misi, tujuan serta strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan, sehingga pemerintah kecamatan beserta masyarakatnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap masalah kesehatan dirinya, keluarga dan lingkungannya secara umum. Selanjutnya, memanfaatkan semaksimal mungkin keterlibatan kelompok masyarakat tertentu (pemangku kebijakan, pemerhati kesehatan, donatur, politisi), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara bersama-sama membangun landasan pola pikir untuk menata kehidupan masyarakat yang sehat sebagai tonggak perwujudan “Kecamatan Sehat”.

Read More